Diajarkannya Pendekatan Humanis
LambeTurahBali - Di hari yang sama para mahasiswa dan masyarakat sipil turun ke jalan memperingati Hari Sumpah Pemuda, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto langsung memberi sinyal tentang bagaimana aparat akan bersikap di lapangan. Bukan soal pembubaran atau pengamanan ketat berlebihan, melainkan pendekatan yang ia tegaskan humanis.
Bukan soal pembubaran atau pengamanan ketat berlebihan, melainkan pendekatan yang saya tekankan harus humanis.
“Hari ini ya kita akan tetap melakukan upaya pengamanan, ya, di seluruh Indonesia. Kita tetap mengedepankan upaya yang humanis, tetap melakukan upaya preventif, preemptif kepolisian,” kata Suyudi di Mabes Polri, Rabu (28/10/2026).
Kata "Di Seluruh Indonesia" Penting Dibahas
Mengacu kepada demonstran dari seluruh wilayah negara, kata ini mencerminkan bahwa aksi hari ini merupakan bagian dari gerakan yang lebih luas dan bersama dalam menyambut momentum Sumpah Pemuda.
Suyudi menegaskan pihaknya menghormati penyampaian aspirasi di muka umum, sembari tetap berpesan agar massa tidak terjebak pada tindakan anarkis.
“Kami berpesan tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis,” ujarnya singkat.
Salah satu titik aksi yang menjadi sorotan adalah Bundaran HI, Jakarta Pusat, tempat Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite SADAR) kembali turun.
Tetapi sebagai penanda garis tidak boleh dilewati oleh kedua belah pihak, aparat dengan pendekatan humanisnya dan massa melalui cara penyampaian aspirasi yang tertib.
Demonstrasi ini dianggap oleh banyak orang sebagai lanjutan dari demonstrasi pada 20 Oktober yang bertujuan untuk mengingatkan pihak berwenang agar bertindak dan tidak hanya menggunakan rakyat sebagai alat dalam urusan negara mereka.
"Perwakilan Komite SADAR, Namoradiarta Siahaan menyatakan bahwa pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus mewujudkan janji-janjinya dalam Asta Cita bukannya membiarkannya hanyalah retorika kampanye."
Sederhana tapi mendasar alasan itu: Pembukaan UUD 1945 telah menetapkan tugas negara melindungi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Baginya ini bukan permintaan baru tetapi memaksakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab konstitusional sejak awal.
Lima tuntutan Komite SADAR mencakup penetapan status bencana nasional, penegakan hukum terhadap korporasi pengacau lingkungan, perubahan APBN untuk kepentingan rakyat dan berhenti pemborosan program populis seperti MBG dan KDMP; meratakan biaya pendidikan dengan layanan dasar yang lebih baik; mengakhiri pemakaian undang-undang demi kuasa pribadi serta menangani KKN. Terakhir adalah memulihkan bebas berebuti dan mencegah militerisasi di ruang sipil.
Hari Ini: Uji Coba Komunikasi Aparat dan Massa
Dengan pendekatan humanis dari Kapolri pada satu sisi, dan tuntutan keras selama dua pekan terakhir di sisi lain, harapan ada pada keterlibatan langsung antaraparat dengan masyarakat untuk menciptakan komunikasi yang stabil tanpa gesekan. Apresiasi juga diberikan kepada pemerintah jika akhirnya memberi respons konkret atas desakan yang sudah berulang kali disampaikan.
