Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono melaporkan capaian dan perbaikan lembaga setelah 100 hari memimpin sejak 22 Juli 2026, termasuk peningkatan efisiensi anggaran, pemeriksaan data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pemantauan ketat dapur.

Pembenahan tersebut mencakup efisiensi anggaran, penertiban data penerima manfaat program Makan BergiziGratis (MBG), hingga penguatan pengawasan dapur.

BGN mengklaim berhasil menekan belanja operasional sehingga menyisihkan dana sebesar Rp44 triliun. Dana ini dikembalikan ke kas negara sebagai upaya untuk memperbaiki penggunaan anggaran agar lebih optimal.

Sudaryono menjelaskan bahwa peninjauan kembali pos belanja yang tidak mendesak dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi. BGN juga memeriksa kontrak kerja sama dan alokasi logistik demi memastikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan program.

sedia ada

Berdasarkan hasil evaluasi, Sudaryono mengungkapkan dugaan adanya kecurangan dalam pelaksanaan program MBG di beberapa daerah.

  • Sejumlah pihak diduga mendaftarkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan identitas perusahaan fiktif.

Sudaryono Menanggapai Kritik dan Demonstrasi

Hasil temuan ini membuat Badan Pengelola Guratan Nelayan (BGN) meningkatkan supervisi dalam penerapan program-programnya di lapangan. Selain itu, Ketua BGN, Sudaryono, juga merespons sejumlah kritikan serta demo yang terjadi saat penyempurnaan sistem tersebut berjalan.

"Saya mengakui adanya masukan dari masyarakat selama proses pembenahan," ujar Sudaryono.

"Saya ini setiap hari didemo. Tapi kami elus dada. Apa pun ya dalam negara demokrasi ini orang boleh mengutarakan pendapatnya, orang boleh menuntut, orang boleh kemudian mengekspresikan harapan dan juga ini kami tidak anti kritik, kami enggak ada masalah," ujarnya.

Sudaryono menggarisbawahi bahwa BGN bukanlah institusi yang tertutup atas kritik masyarakat. Ia memaparkan bahawa masukkan dan protes publik merupakan sumber penting untuk evaluasi dalam perbaikan pelaksanaan program MBG.

Dari pemerolehan awal data dengan jumlah hampir 63 juta nama, BGN mendapati beberapa masalah seperti enam juta data ganda; salah satunya adalah situasi di mana siswa tercatat sebagai santri pondok pesantren serta murid madrasah pada masa sama.

Sudaryono Memverifikasi Data Program Pangan

Dalam proses verifikasinya, Sudaryono mengungkapkan bahwa sebanyak 58 juta orang menjadi penerima manfaat dari program pangan harian ini. Selain itu, ia juga membahas tentang besaran dana yang sudah dialokasikan untuk pelaksanaan program tersebut.

"Yang benar adalah 58 juta tiap hari kita kasih makan, 58 juta orang kita kasih makan. Sampai saat ini anggaran yang sudah kita pakai adalah Rp165 triliun," ujarnya.

Penertiban data ini dinantikan dapat meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan makanan. BGN juga menguatkan protokol kebersihan dalam operasional dapurnya untuk menjaga kualitas dan keselamatan setiap porsi makanan diberikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya.

Mengingat hal tersebut, salah satu langkah penting adalah memberlakukan persyaratan bahwa Setara Penerima Program Gemilang (SPPG) harus memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Selain itu, personel di dapur wajib mempekerjakan juru masak profesional agar proses pengolahannya sesuai standar yang ditetapkan oleh BGN.

"Terus kemudian kami wajibkan semua dapur harus punya juru masak atau ada chef-nya. Kalau enggak ada chef-nya, kacau," kata Sudaryono dalam paparannya di Gedung Usmar Ismail Hall, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

BGN Mengekalkan Pentingnya Involvemen Usahawan Lokal

"BGN juga menekankan pentingnya melibatkan pelaku usaha lokal dalam pelaksanaan program MBG."

Sedangkan Sudaryono menjelaskan bahwa penyerahan pengelolaan kepada perusahaan katering besar bisa memfasilitasi penerapan standar, namun memiliki risiko mereduksi potensi pembenaman usaha masyarakat.

"Kalau mau enggak ada masalah sama sekali, dikasih saja ke perusahaan catering besar. Mungkin tiga atau empat biji, sudah pasti standarnya bagus semua. Tapi kan enggak. Kita mau ada pemberdayaan," jelas dia.

Pelibatan Usaha Lokal Memerlukan Pendampingan

Sudaryono menjelaskan bahwa untuk menerapkan prosedur kebersihan dengan tepat, pekerja di tendangan harus mendapatkan bimbingan khusus. Menurutnya, beberapa pegawai masih kesulitan dalam mematuhi standar sanitasi dan hygienic food processing seperti membersikan meja kerjanya secara rutin.

“Sebagian pekerja masih perlu beradaptasi dengan standar pengolahan makanan yang mengharuskan penggunaan meja kerja bersih.”

"Dia biasa motong kubis di lantai di rumahnya, begitu disuruh motong di meja, enggak bisa. Ini harus di-training," kata Sudaryono.

BGN menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekerja dalam pengolahan bahan makanan, pemilahan sampah, serta kebersihan peralatan memasak. Pelatihan ini diharapkan akan membantu pengelola dapur mencapai standard sanitasi yang diperlukan.

Sudaryono juga mengatakan bahwa BGN telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar kepala daerah melakukan inspeksi mendadak terhadap dapur MBG dan mengevaluasi standar kebersihannya serta kapasitas pelayanan.

"Kemarin kami sudah koordinasi dengan Pak Mendagri, jadi nanti kepala daerah itu semua sidak dapur. Jadi standar dapurnya dan kapasitas dapurnya semua dinilai. Ini adalah inovasi kita," tutur Sudaryono.

Sudaryono menjelaskan bahwa BGN telah menguji skema pengawasan tersebut pada sekitar 70 titik percontohan.

"Hasil ujicoba menjadi bahan evaluasi sebelum sistem diterapkan secara lebih luas," tambah Sudaryono.

Pemantuan Tambahan

BGN juga memperkuat proses pemantauan dengan pemasangan sekitar 300 kamera CCTV di beberapa dapur. Rekaman yang dulunya hanya dapat diakses oleh pengelola akan terhubung ke pusat pemantauan dan mendapatkan dukungan dari teknologi AI.

"Jadi dapur itu sudah ada CCTV-nya. CCTV lokal. Maka yang kami lakukan adalah kami ingin CCTV yang gambarnya dinikmati oleh si pemilik dapur itu kemudian bisa kami nikmati dengan cara dikoneksikan ke pusat, kemudian dikasih Artificial Intelligence," jelas Sudaryono.

Melalui sistem tersebut, Badan Pelaksana Gabungan (BPGN) berencana meningkatkan kemampuan monitoring terhadap ketaatan petugas dapur dalam menerapkan aturan kebersihan. Teknologi belajar mesin (AI) diperkirakan akan membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran, seperti petugas yang tidak menggunakan perlengkapan pencegahan atau melupakan higienisasi area kerja mereka.

Berbagai perbaikan ini menjadi bagian dari upaya BGN untuk memperkuat pengaturan program MBG. Di masa depan, peningkatan pemantauan digital, standar sanitasi, dan dukungan usaha lokal diharapkan dapat mendukung implementasi program dengan lebih terorganisir dan transparan.