Kabar Gemerlap - Di tengah gelombang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus melanda Kalimantan Tengah, Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari menggelar dialog investigatif bersama tokoh agama Hindu Kaharingan, Minggu (25/10/2026). Kegiatan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi menjadi upaya mendalami akar masalah keamanan dan lingkungan di wilayah yang rawan karhutla.
Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini melibatkan sejumlah tokoh agama, perwakilan masyarakat, dan pejabat utama Polres Kapuas. Dalam dialog terbuka, Kapolres Rina Perwitasari mengungkap data yang mengejutkan: 70% titik api karhutla di Kabupaten Kapuas berasal dari aktivitas pembakaran lahan yang tidak terpantau oleh pihak berwenang.
"Kita harus menggali akar masalah, bukan hanya menghukum pelaku," ujar Rina Perwitasari, mengkritik pendekatan konvensional yang hanya fokus pada penindakan pasca-kejadian. Ia menyoroti peran tokoh agama dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang dampak karhutla terhadap ekosistem dan kesehatan.
Melalui pendekatan humanis, Polres Kapuas mengajak masyarakat melaporkan aktivitas pembakaran sejak dini. Namun, investigasi Kabar Gemerlap menemukan bahwa hanya 15% masyarakat yang bersedia memberikan informasi karena takut dihukum atau diusir dari lahan.
Keterlibatan tokoh agama Hindu Kaharingan dinilai krusial dalam membangun kepercayaan. "Tokoh agama adalah jembatan yang bisa menghubungkan masyarakat dengan aparat," kata Bapak Anak Agung, salah satu tokoh agama yang hadir. Ia menyatakan bahwa dialog seperti ini bisa mengurangi stigma bahwa polisi hanya berpihak pada pihak berkuasa.
Polres Kapuas juga menyosialisasikan Maklumat Kapolda Kalimantan Tengah tentang larangan membakar hutan dan lahan. Namun, investigasi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap pembakaran sebagai cara cepat membersihkan lahan, terutama di daerah dengan akses terbatas ke teknologi pertanian modern.
Kegiatan ini menjadi bagian dari program investigatif Polres Kapuas untuk mengungkap faktor-faktor penyebab karhutla, termasuk peran perusahaan tambang dan kebijakan daerah. Kapolres Rina Perwitasari mengakui bahwa penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi lintas sektor, bukan hanya Polri.
Masyarakat menyambut baik upaya ini, meski masih ada kekhawatiran tentang efektivitas pengawasan. "Kita ingin polisi benar-benar berada di lapangan, bukan hanya di kantor," ujar seorang petani dari Desa Kintamani.
Kegiatan berlangsung lancar, dengan situasi aman dan kondusif. Namun, Kabar Gemerlap menemukan bahwa implementasi hasil dialog ini masih menunggu waktu, terutama dalam bentuk kebijakan daerah yang lebih inklusif.