Kabar Gemerlap- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap rencana strategis untuk memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pendidikan gizi yang terstruktur dalam kurikulum sekolah. Usulan ini disampaikan dalam konteks kritik terhadap kebijakan saat ini yang dinilai masih bersifat pasif.
"Edukasi gizi harus menjadi komponen inti pembelajaran, bukan sekadar tambahan," kata Sudaryono dalam wawancara eksklusif dengan Kabar Gemerlap, mengacu pada pengalaman penerapan MBG di 15 provinsi yang masih menghadapi tantangan kepatuhan sasaran.
"Saat ini, 30% siswa di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) masih memperoleh makanan yang tidak sesuai standar gizi. Ini menunjukkan kegagalan sistem distribusi yang harus segera diperbaiki," tegasnya.
Menurut Sudaryono, integrasi pelajaran gizi harus mencakup analisis kuantitatif nutrisi, pengenalan alergen, dan pemahaman tentang kebutuhan energi berdasarkan aktivitas fisik. Ia membandingkan pendekatan ini dengan kurikulum pendidikan jasmani yang sudah terbukti efektif.
"Saat ini, siswa hanya tahu bahwa karbohidrat penting, tetapi tidak mengerti berapa gram karbohidrat yang dibutuhkan per hari. Mereka juga tidak memahami konsekuensi jika kebutuhan protein tidak terpenuhi," jelas Sudaryono, merujuk pada data BGN yang menunjukkan 40% siswa di daerah perkotaan mengalami defisit protein.
Pengaturan Waktu Makan yang Kontroversial
Usulan pengaturan waktu makan MBG memicu perdebatan. Sudaryono menyarankan pemberian makanan sebelum jam pulang bagi siswa SD kelas 1-2, tetapi menolak usulan untuk menunda makan siang di sekolah menengah.
"Kami menolak kebijakan yang mengorbankan konsentrasi belajar. Penelitian BGN menunjukkan bahwa siswa yang makan siang terlambat mengalami penurunan konsentrasi 25% di kelas," kata Sudaryono, merujuk pada studi yang dilakukan di 10 sekolah Negeri di Jawa Barat.
Di sisi lain, BGN sedang mengembangkan sistem pelacakan real-time melalui kader Posyandu untuk memastikan kualitas makanan. Sistem ini akan mengintegrasikan data dari 5.000 Posyandu di seluruh Indonesia.
"Kader Posyandu akan menjadi mata dan telinga BGN di lapangan. Mereka akan memantau proses produksi hingga distribusi dengan aplikasi berbasis AI," ujar Sudaryono, menunjukkan prototype sistem yang sedang dalam uji coba di Sulawesi Utara.
Proyek ini membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp500 miliar dari APBN 2027, yang saat ini masih dalam proses persetujuan DPR.