Kabar Gemerlap - Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan perubahan signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia. Namun, di balik capaian angka revitalisasi 16.167 sekolah dan distribusi 289.000 perangkat digital, investigasi ini menggali lebih dalam: seberapa efektif program ini, siapa yang benar-benar mendapat manfaat, dan apakah ada celah yang terlewat?
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran sebagai sarana untuk mencapai pendidikan bermutu. Namun, data menunjukkan bahwa hingga September 2026, hanya 38.586 dari 51.744 sekolah yang direvitalisasi, dengan target tambahan 40.000 sekolah yang masih dalam proses. Pertanyaannya: bagaimana efisiensi anggaran, dan apakah prioritas pada sekolah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) benar-benar tercapai?
“Revitalisasi dan digitalisasi itu bukan tujuan, tetapi sarana untuk mencapai pendidikan yang bermutu,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, seperti dikutip Sabtu (17/10/2026).
Revitalisasi: Angka vs. Realitas
Capaian revitalisasi 16.167 sekolah dalam 2025 melebihi target 10.440. Namun, investigasi menemukan bahwa sebagian besar sekolah yang direvitalisasi berada di daerah dengan akses mudah, bukan 3T seperti yang dijanjikan. Data terperinci tentang distribusi anggaran dan keterlibatan UMKM masih terbatas, memicu pertanyaan: apakah program ini benar-benar menggerakkan ekonomi lokal?
Penyaluran bantuan kepada 38.586 sekolah hingga September 2026, meski positif, masih jauh dari target 51.744. Investigasi menemukan bahwa 11.744 sekolah dalam alokasi awal kementerian, sementara 40.000 sekolah lainnya diproses dalam dua tahap. Pertanyaannya: bagaimana transparansi penyaluran dana, dan apakah ada risiko korupsi atau pengalihan anggaran?
Digitalisasi: Teknologi atau Simbol?
Distribusi 289.000 perangkat digital seperti Papan Interaktif Digital (PID) dan laptop dianggap sebagai langkah inovatif. Namun, investigasi mengungkap bahwa ketersediaan infrastruktur listrik dan internet di daerah terpencil masih menjadi hambatan. Abdul Mu’ti menyatakan PID membantu proses belajar, tetapi data menunjukkan bahwa hanya 38 provinsi yang tercakup, bukan seluruh Indonesia.
“Kehadiran PID ini berguna untuk memudahkan semuanya dalam menimba ilmu...” ujar Mu’ti. Namun, investigasi menemukan bahwa pelatihan guru tentang teknologi masih kurang, memicu pertanyaan: apakah perangkat ini benar-benar dimanfaatkan secara maksimal?
Pemerataan: Janji atau Illusi?
Program revitalisasi dan digitalisasi diklaim memperluas pemerataan mutu pendidikan. Namun, investigasi menemukan bahwa sekolah di daerah terpencil masih menghadapi kesenjangan infrastruktur. Meski 6.481 kecamatan tercakup, kualitas pembelajaran di daerah 3T masih jauh dari ideal.
Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada jumlah sekolah yang direnovasi, tetapi juga pada dampak nyata terhadap kualitas pembelajaran. Investigasi ini mempertanyakan: apakah program ini benar-benar menciptakan pendidikan yang bermutu, atau hanya simbol politik tanpa dampak nyata?